Sosialisasi Perundang-undangan

08.30 WIB Asisten Administrasi Drs.H.Ipin Syaripin.,M.Si Membuka Secara Resmi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keuangan dan Kepegawaian Tahun 2016 bertempat di Oproom Setda Kota Sukabumi (25/5).
Kegiatan ini di ikuti sebanyak 50 Peserta terdiri dari Staf Ahli,Asisten,Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian dan Staff. Adapun Materi yang di sampaikan yaitu “Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara”.
Narasumber yang menyampaikan materi adalah Pejabat PT.Taspen (PERSERO) kantor Cabang Bogor

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam ketentuan umum PP itu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara Jaminan Kematian atau JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Menurut PP ini Pemberi Kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta (Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Ini adalah definisi pengertian dari JKK itu sendiri.
Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
Sehingga dengan demikian maka bila ada Pegawai Negeri Sipil ASN yang mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia saat menjalankan tugas, PNS yang bersangkutan mendapatkan tunjangan santunan dari pemerintah dalam kedua hal tersebut.
Jaminan ini diberikan kepada kepada PNS yang masih aktif bekerja dan mengalami kecelakaan kerja selama bertugas atau meninggal dunia.
Isi PP NO 70 tahun 2015 ini adalah juga berisikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita para PNS ASN untuk mengetahui prosedur dan tata cara mengajukan klaim untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai peraturan ini.
Program perlindungan yang diselenggarakan oleh Pengelola Program dalam hal ini TASPEN adalah terdiri atas JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM (Jaminan Kematian) yang meliputi kepesertaan, manfaat, dan iuran.
Peserta JKK dan JKM terdiri atas Calon PNS, PNS, dan PPPK yang mana kepesertaan untuk Peserta dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan.

Santunan yang diberikan pada PNS yang mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja antara lain yaitu :

  1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja dan juga santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
  2. Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Dan juga penggantian biaya gigi tiruan.
  3. Serta juga santunan kematian kerja. Uang duka tewas. Biaya pemakaman dan juga bantuan beasiswa.

Penetapan tewas dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan tewas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kedua jaminan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian negara dan tanggung jawab pemerintah memberikan kesejahteraan bagi PNS. Pemerintah beranggapan perlunya perlindungan yang maksimal kepada pegawai Aparatur Negara. Tercatat, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai sekitar 4,4 juta.
PNS nantinya akan mendapatkan biaya perawatan dari Taspen sampai sembuh. Apabila mengalami kecelakaan kerja dan meninggal maka akan diberikan santunan kematian kerja sebesar 60{5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b} dikali 80 gaji terakhir yang dibayarkan satu kali saat itu juga dan uang duka tewas meninggal sebesar enam kali gaji terakhir, serta biaya pemakaman Rp 10 juta.
Sementara, untuk Jaminan Kematian meliputi santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa. Santunan diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 15 juta. Dan, uang duka wafat sebesar tiga kali gaji terakhir dan biaya pemakaman Rp 7,5 juta.

Latest articles

Apel Pelepasan Pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Papua YONIF 310

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjadi Pembina Apel Pelepasan Pasukan satgas Pamtas penyangga (mobile) Papua YONIF 310 Bertempat di YONIF 310 Cikembar (18/10) Hadir dalam...

Warga Rela Antri di Bank untuk Pencairan Bantuan UMKM 2.4 Juta

Puluhan warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, rela mengantri untuk mencairkan bantuan pemerintah untuk usaha mikro umkm. Sejak Jumat Pagi, 16 Oktober 2020, warga...

Presiden Jokowi : Percepat Realisasi Belanja Daerah

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Saat...

35 Pejabat di Lingkungan Pemkot Sukabumi Dilantik

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melantik 35 orang pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Pelantikan yang dilakukan dengan protokol...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here