RAKORNAS VII TPID 2016

Walikota Sukabumi H.Mohamad.,Muraz.,SH.,MM hadiri Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016
Dengan Tema Memperkuat Sinkronis Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan Insprastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan. jakarta (4/8).
Rakornas ini di buka secara resmi oleh Presiden RI Jokowi, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, diawali oleh laporan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, dalam kapasitas mewakili Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Rakornas juga dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Rakornas VI TPID diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Jumlah ini lebih banyak dari Rakornas tahun sebelumnya, yang diikuti oleh 233 TPID. Pelaksanaan Rakornas TPID memiliki tujuan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.

Lebih lanjut, Presiden RI menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor. Pemerintah Daerah harus memastikan proses distribusi komoditas berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar setiap daerah di Indonesia untuk membentuk TPID, dengan menyertakan juga pihak aparat hukum.

Untuk mengurangi tekanan inflasi, Presiden RI menegaskan perlunya pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, dan pengembangan konektivitas antar daerah. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan. Hal ini terutama dilakukan untuk menopang pencapaian kedaulatan pangan daerah.

Rakornas TPID juga menegaskan tiga hal penting, yaitu, Pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif). Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran.
Untuk mengetahui Inflasi Daerah Kota Sukabumi silahkan di Klik.https://sukabumikota.bps.go.id/

Latest articles

Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Homecare Kota Sukabumi Mendapatkan Penghargaan Nasional

JAKARTA--Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik terkait program Homecare dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan...

Apel Pelepasan Pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Papua YONIF 310

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjadi Pembina Apel Pelepasan Pasukan satgas Pamtas penyangga (mobile) Papua YONIF 310 Bertempat di YONIF 310 Cikembar (18/10) Hadir dalam...

Warga Rela Antri di Bank untuk Pencairan Bantuan UMKM 2.4 Juta

Puluhan warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, rela mengantri untuk mencairkan bantuan pemerintah untuk usaha mikro umkm. Sejak Jumat Pagi, 16 Oktober 2020, warga...

Presiden Jokowi : Percepat Realisasi Belanja Daerah

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Saat...
Berita sebelumyaHandicraft
Berita berikutnyaJumling Mj.Asyariyatul Ibadah

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here