Rapur Jawaban Atas PU Fraksi

Walikota Sukabumi H.Mohamad Muraz,SH.,MM pada saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Sukabumi terhadap Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi….(2/8) Pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kota Sukabumi yg telah disampaikan secara objektif dan korektif, dapat menjadi masukan positif bagi Pemkot Sukabumi dan memberikan kontribusi yg cukup berarti bagi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi dimasa mendatang.Dari pemandangan umum kedelapan fraksi terdapat beberapa pernyataan umum yang sama yaitu terkait mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, kemudian realisasi pendapatan yang tidak mencapai target dan rendahnya realisasi penyerapan belanja.

Berikut jawaban sesuai urutan penyampaian pemandangan umum fraksi :

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pertama mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK, sesuai uu ttg BPK, penyampaian LHP merupakan kewenangan dan kewajiban BPK menyampaikan kepada DPRD, pemerintah Kota tidak mempunyai kewenangan / kewajiban untuk menyerahkan LHP, kedua mengenai penyerapan anggaran yang tidak maksimal pada belanja modal khususnya belanja gedung dan bangunan sebesar 54,41{5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b}, Walikota menjelaskan proses pelaksanaan anggaran belanja modal gedung dan bangunan yaitu anggaran untuk instalasi bedah central yang membutuhkan biaya +_16 M, tetapi bantuan dari Provinsi Jawabarat 4,8 M, karena pembangunan gedug tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bertahap sedangkan pengadaan CCTV pada dinas pendidikan senilai 4 M gagal lelang 2 kali.

Fraksi Partai Gerindra realisasi pendapatan yang menurun, disebaknan oleh dua hal dari sisi PAD pendapatan RS tidak memcapai target yaitu 90.77 {5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b}, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mencapai 66,97 {5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b} dan pendapatan dari bantuan keuangan provinsi hanya mencapai 48,35 {5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b}. Kegiatan non kapitasi diperuntukan membayar klaim dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama ( FKTP ) atas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan dimana alokasi dana TA 2015 Rp. 1.238.125.000,- dan realisasi klaim pada TA 2015 Rp. 662.160.000,- 53.48{5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b}. hambatannya adalah regulasi sebagai payung hukum pengelolaan non kapitasi JKN baru turun pada triwulan II dibutuhkan proses verifikasi oleh tim dari BPJS. untuk kegiatan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dimana terserap 38,26{5f019b056bf1c5c4b104044f49aa684c9c05cb7430099ff58904209d3e9a7d2b}, hal ini dikarenakan pembayaran premi hanya dilakukan untuk 9.641 yang telah dilakukan proses integrasi dengan BPJS dan itupun hanya pada triwulan IV, sedangkan jumlah penduduk yang diintegrasikan sebelum triwulan IV belum tercapai angka tersebut. Kegiatan DBHCT sudah dilaksanakan sesuai dgn ketentuan namun penyedia tidak mampu menyediakan barang sesuai dgn kontrak. Kegiatan RSUD Al-Mulk terdapat dalam kegiatan SKPD Dinkes dgn nama kegiatan Peningkatan Perawatan menjadi UPT rumah sakit sebesar Rp.3.577.305.000,-dan realisasi Rp. 3.418.512.432.

Fraksi Partai Demokrat, ucapan terimakasih atas masukan dan sarannya dan akan tetap berusaha mempertahankan prestasi yang telah diraih, dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait aset tetap yang disusutkan terdiri dari aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan,irigrasi dan jaringan. sedangkan tanah,kontruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya tidak disusutkan. Mengenai Pelaksanaan APBD Kota Sukabumi TA.2015 merupakan bentuk implementasi dari KUA dan PPAS tahun 2015 yang telah dibahas dan sisepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemkot Sukabumi berupaya meningkatkan kualitas pendidikan kota sukabumi salah satunya dengan memberikan dana BOS untuk sekolah Negeri dan Swasta. dan dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi yang indah dan meningkatkan daya beli masyarakat Pemkot Sukabumi akan melakukan penataan pkl dan parkir melalui pembangunan pasar pelita melalui BOT, namun karena sesuatu hal pembangunanini belum terwujud dan kami sedang berupaya untuk mencari jalan terbaik. Namun semua itu membutuhkan proses dan waktu, mohon dukungan untuk mewujudkannya.

Fraksi Partai Golongan Karya, saran dan masukan dalam penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sukabumi tentu akan diperhatikan.

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, mengenai kendala pelaksanaan APBD seperti juknis pelaksanaan dana DAK terlambat, adanya gagal lelang,dll, namun demikian kami menyepakati bahwa untuk pembahasan lebih lengkap dibahas pada paniti khusus.

Kami menyadari bahwa dalam memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terdapat hal-hal yang belum dijelaskan secara lengkap, insya Allah akan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan di panitia khusus. Dan berharap apapun yang dilakukan saat ini merupakan upaya sungguh-sungguh Pemkot Sukabumi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Transparan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Sukabumi H.Achmad Fahmi,S.Ag.,M.MPd, perwakilan unsur Forkominda, para kepala SKPD/OPD, bankBJB, serta tamu undangan lainnya.

Latest articles

Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Homecare Kota Sukabumi Mendapatkan Penghargaan Nasional

JAKARTA--Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik terkait program Homecare dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan...

Apel Pelepasan Pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Papua YONIF 310

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjadi Pembina Apel Pelepasan Pasukan satgas Pamtas penyangga (mobile) Papua YONIF 310 Bertempat di YONIF 310 Cikembar (18/10) Hadir dalam...

Warga Rela Antri di Bank untuk Pencairan Bantuan UMKM 2.4 Juta

Puluhan warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, rela mengantri untuk mencairkan bantuan pemerintah untuk usaha mikro umkm. Sejak Jumat Pagi, 16 Oktober 2020, warga...

Presiden Jokowi : Percepat Realisasi Belanja Daerah

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Saat...
Berita sebelumyaTim Recheking Revitalisasi Posyandu
Berita berikutnyaDiklat Pim IV

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here