Sosialisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah dalam hal ini DPRD dan Kepala Daerah atas persetujuan bersama membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan PERDA mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara efektif dan efisien yang secara detail akan dibahas lebih lanjut oleh para nara sumber serta masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis, demikian yang diungkapkan Wakil Walikota Sukabumi H.Achmad Fahmi,S.Ag.,M.MPd pada saat Sosialisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertempat di Htl.Horison Kota Sukabumi….(26/7)

Wakil Walikota juga berharap seluruh Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi, dapat menyusun draft peraturan daerah,peraturan walikota, maupun keputusan walikota dengan benar dan lebih baik lagi dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta benar benar didasarkan pada kewenangan daerah yang bersifat aspiratif, tidak duplikatif dan secara legal drafting benar dan efektif, dalam arti dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat karena akan menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam menyiapkan mengolah dan merumuskan rancangan produk hykum daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU no.23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah dan UU no 12 tahun 2011 ttg pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan menteri dalam negeri no.80 tahun 2015 ttg pembentukan produk hukum daerah.

Latest articles

Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Homecare Kota Sukabumi Mendapatkan Penghargaan Nasional

JAKARTA--Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik terkait program Homecare dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan...

Apel Pelepasan Pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Papua YONIF 310

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjadi Pembina Apel Pelepasan Pasukan satgas Pamtas penyangga (mobile) Papua YONIF 310 Bertempat di YONIF 310 Cikembar (18/10) Hadir dalam...

Warga Rela Antri di Bank untuk Pencairan Bantuan UMKM 2.4 Juta

Puluhan warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, rela mengantri untuk mencairkan bantuan pemerintah untuk usaha mikro umkm. Sejak Jumat Pagi, 16 Oktober 2020, warga...

Presiden Jokowi : Percepat Realisasi Belanja Daerah

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Saat...
Berita sebelumyaBela Negara
Berita berikutnyaPembinaan Kapasitas LPM

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here