MOU Pendanaan Bersama Pilkada Serentak

0
329

Walikota Sukabumi H.Mohamad Muraz.,SH.,MM Hadiri Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 dan Menandatangani MOU Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 16 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi Tahun 2018. Bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung (17/1).
Pengaturan dana Pilkada serentak di Jawa Barat akan dilakukan bersama dan serentak. Hal ini dibahas oleh Pemerintah Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota dalam Rapat Pendanaan Bersama Kegiatan Pilkada Serentak di Gedung Sate pada 16 Januari 2017.

Pengaturan dana bersama ini dilakukan untuk efisiensi anggaran total belanja. “Dibandingkan pengajuan dan sendiri-sendiri, pendanaan bersama lebih efisien. Ada pengurangan dari total belanja,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa.

Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk pilkada serentak ini sebesar Rp 821 miliar. Sementara Rp 384, 8 miliar untuk KPU dan Bawaslu. Sisanya untuk pelaksanaan di Provinsi Jabar dan kabupaten/kota.

Kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dan dikelola KPU diantaranya honorium pokja di KPU kabupaten/kota, honorium pokja PPK, honorium bulanan PPK dan sekretariat PPK, honorium bulanan PPS dan sekretariat PPS, perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke provinsi.

Sementara dana kegiatan yang dikelola Bawaslu diantaranya honorium sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, honorium Panwaslih kabupaten/kota, Panwascam, PPL, dan pengawas PPS, dan honorium sekretariat panwaslih kabupaten/kota dan pejabat keuangan.

Dana yang dikelola KPU kabupaten/kota diantaranya honorium petugas LPDP, honorium KPPS dan perlindungan masyarakat, biaya pemutakhiran daftar pemilih, perlengkapan KPPS, perjalanan dari kabupaten/kota ke PPS, PPK atau sebaliknya.

Pendanaan bersama ini mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ditandatangani Pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota seluruh Jabar, KPU, dan Bawaslu.

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here