Presiden Minta Daerah Tak Paksakan Adaptasi Kebiasaan Baru tanpa Perhatikan Data Sains

Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah tidak memaksakan penerapan adaptasi kebiasaan baru tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar. Presiden juga meminta agar dalam membuat kebijakan, data-data sains dan saran-saran dari para ilmuwan dipakai sebagai salah satu pertimbangan agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020.

“Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” tegas Presiden.

Sejumlah tahapan yang harus disiapkan tersebut antara lain pertama penyiapan prakondisi. Setelah prakondisi dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu penerapan dengan mempertimbangkan data-data sains seperti indikator angka penambahan kasus atau Rt dan R0.

“Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas,” imbuhnya.

Selain itu, daerah juga perlu menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dibuka sehingga tidak semua sektor dibuka secara bersamaan. Kepala Negara juga mengimbau agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik,” paparnya.

Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap dua minggu. Presiden juga meminta kepala daerah agar berani mengambil keputusan jika kondisi di lapangan berubah.

“Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar,” tandasnya.

Semarang, 30 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Latest articles

Apel Pelepasan Pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Papua YONIF 310

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjadi Pembina Apel Pelepasan Pasukan satgas Pamtas penyangga (mobile) Papua YONIF 310 Bertempat di YONIF 310 Cikembar (18/10) Hadir dalam...

Warga Rela Antri di Bank untuk Pencairan Bantuan UMKM 2.4 Juta

Puluhan warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, rela mengantri untuk mencairkan bantuan pemerintah untuk usaha mikro umkm. Sejak Jumat Pagi, 16 Oktober 2020, warga...

Presiden Jokowi : Percepat Realisasi Belanja Daerah

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Saat...

35 Pejabat di Lingkungan Pemkot Sukabumi Dilantik

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melantik 35 orang pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Pelantikan yang dilakukan dengan protokol...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here