Beranda / News / DPRD Kabupaten Sukabumi Bentuk Pansus Perubahan SOTK, Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

DPRD Kabupaten Sukabumi Bentuk Pansus Perubahan SOTK, Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

SUKABUMI – Rencana perombakan struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi memasuki tahap pembahasan lebih mendalam di DPRD. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kini ditangani melalui panitia khusus (pansus) yang ditugaskan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi.

Pembentukan pansus menjadi langkah lanjutan setelah pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/10/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan pembahasan melalui pansus diperlukan untuk mengkaji secara terperinci substansi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut Budi, proses pembahasan akan segera ditindaklanjuti agar usulan penataan kelembagaan tersebut dapat dikaji secara menyeluruh dan tidak berlarut-larut.

“Ini akan menjadi kajian kami di DPRD melalui pansus. Nanti akan ditindaklanjuti segera supaya raperda ini bisa segera ditetapkan,” ujar Budi.

Penugasan pansus tersebut sekaligus membuka ruang bagi legislatif untuk menelaah kembali kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), pembagian kewenangan, serta dampak perubahan struktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah Bidik Birokrasi Lebih Efisien

Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi merupakan bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara eksekutif dan legislatif sebelum memasuki pembahasan substansi yang lebih terperinci.

Ia berharap berbagai masukan dari sembilan fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan penataan organisasi pemerintahan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Andreas menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam perubahan SOTK adalah penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi dan kebutuhan jabatan. Prinsip right man on the right place dinilai penting agar setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Selain penempatan sumber daya manusia, penataan kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pembahasannya segera dan optimal, supaya bisa menjawab apa yang tadi menjadi dasar-dasar ataupun masukan dari pandangan fraksi-fraksi,” kata Andreas.

Ia menegaskan, perubahan struktur birokrasi perlu mempertimbangkan kesesuaian organisasi dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, sekaligus memastikan alokasi anggaran mendukung pelaksanaan tugas setiap perangkat daerah.

“Dengan adanya pembentukan sesuai dengan orang yang tepat, terus juga terkait dengan anggaran juga harus disesuaikan. Intinya, kebijakan ini adalah untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.

Sembilan Fraksi Sepakat Pembahasan Dilanjutkan

Menurut Andreas, sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi secara umum telah menyepakati agar Raperda Perubahan SOTK dilanjutkan ke tahap pendalaman materi.

Meski demikian, kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan tersebut bukan berarti seluruh substansi perubahan telah selesai diputuskan. Sejumlah pertimbangan masih harus dikaji melalui pembahasan bersama pansus.

Materi yang akan didalami mencakup urgensi penataan kelembagaan, pembagian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, hingga pengaturan masa transisi jabatan apabila perubahan struktur nantinya ditetapkan.

Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan perubahan organisasi tidak sekadar mengubah susunan birokrasi, tetapi juga memberikan kejelasan kewenangan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mendukung efektivitas penggunaan anggaran daerah.

“Kesimpulannya tadi semuanya sepakat, tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Makanya nanti ada pembahasan lebih lanjut melalui pansus,” pungkas Andreas.

Pembahasan lanjutan di Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi akan menjadi tahap penting dalam menentukan arah penataan perangkat daerah. Hasil kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan struktur birokrasi yang sesuai kebutuhan, efisien dalam penggunaan anggaran, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *