Beranda / News / Fraksi PPP Dorong APBD Sukabumi 2027 Berpihak pada Rakyat, Infrastruktur Desa hingga UMKM Jadi Sorotan

Fraksi PPP Dorong APBD Sukabumi 2027 Berpihak pada Rakyat, Infrastruktur Desa hingga UMKM Jadi Sorotan

SUKABUMI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Kamis (1/10/2026).

Dalam pandangannya, Andri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran maupun capaian pertumbuhan ekonomi secara statistik. Lebih dari itu, kebijakan fiskal daerah harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027 yang menitikberatkan pada pengembangan ekosistem agroindustri dan pariwisata perlu diterjemahkan ke dalam program konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.

Agroindustri Harus Berikan Nilai Tambah bagi Petani

Fraksi PPP menilai pengembangan sektor pertanian perlu dilakukan secara menyeluruh. Peningkatan produksi saja dinilai belum cukup apabila hasil pertanian masyarakat belum mampu memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat ekosistem agroindustri mulai dari proses produksi, pengolahan hasil pertanian, pengemasan, standardisasi produk, akses pembiayaan hingga pemasaran.

Andri berpandangan, petani dan pelaku usaha di perdesaan harus memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati manfaat dari rantai ekonomi tersebut. Penguatan koperasi, UMKM, dan usaha berbasis desa juga dinilai penting untuk memperluas peluang usaha serta meningkatkan nilai jual komoditas lokal.

“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.

Sementara itu, pengembangan pariwisata Kabupaten Sukabumi perlu ditopang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, serta jaringan komunikasi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Fraksi PPP juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Dengan demikian, pengembangan destinasi tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian Fraksi PPP dalam pembahasan APBD 2027. Andri menyoroti pentingnya pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, hingga jalan setapak yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Menurutnya, infrastruktur tersebut memiliki fungsi strategis karena berkaitan dengan akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah, serta pusat kegiatan ekonomi.

Oleh sebab itu, penentuan prioritas pembangunan jalan perlu didasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi di lapangan, bukan semata-mata pada besaran proyek atau panjang ruas yang dibangun.

“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” tegasnya.

Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah menyusun pemetaan prioritas infrastruktur dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang membutuhkan akses, fungsi ekonomi dan sosial, serta kaitannya dengan pemenuhan pelayanan dasar.

Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi PPP meminta agar alokasi Bantuan Keuangan Desa dalam APBD 2027 diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Andri menilai pemerintah desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dukungan anggaran kepada desa karena itu perlu dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelayanan sosial.

Pengelolaan bantuan juga harus disertai perencanaan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipantau.

“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Fraksi PPP berharap dukungan fiskal kepada desa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan dalam satu tahun anggaran, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP turut meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan sarana keagamaan, termasuk masjid, mushola, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Bagi Andri, keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar menyangkut pembangunan fisik. Sarana keagamaan juga memiliki peran dalam pendidikan, pembinaan generasi muda, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Karena itu, dukungan anggaran diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Menutup pandangannya, Andri menegaskan bahwa evaluasi APBD 2027 harus berfokus pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Tingginya penyerapan anggaran, menurutnya, tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan warga.

Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme evaluasi agar manfaat penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tuturnya.

Pandangan Fraksi PPP tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027, dengan harapan kebijakan anggaran daerah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *