Beranda / News / 42,44 Persen DAS Cimandiri Kritis, Saepul Rahman Desak Patanjala Masuk Strategi Bencana

42,44 Persen DAS Cimandiri Kritis, Saepul Rahman Desak Patanjala Masuk Strategi Bencana

SUKABUMI – Ancaman bencana di Kabupaten Sukabumi dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengandalkan pemetaan teknis, tetapi juga memperkuat perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal. Salah satu yang didorong adalah integrasi pengetahuan tradisional Sunda melalui Patanjala ke dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sukabumi 2025–2029.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepul Rahman, menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan kebencanaan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Saepul dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan RPB Kabupaten Sukabumi yang digelar di salah satu hotel pada Kamis (22/10/2026).

Menurut Saepul, tingginya ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran menuntut pemerintah daerah memperkuat keterkaitan antara kebijakan lingkungan, perlindungan sumber air, dan mitigasi bencana.

“Sejak 2024, Kabupaten Sukabumi berada dalam kepungan bencana. Ditambah arahan Gubernur Jawa Barat yang meminta agar filosofi Sunda diinternalisasikan dalam tata kelola kebijakan pemerintah daerah,” kata Saepul, yang juga menjabat Bendahara DPC PKB Kabupaten Sukabumi.

Saepul menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri yang berdasarkan data dalam catatannya memiliki luas sekitar 181.457 hektare. Laporan April 2025 yang dirujuknya menyebutkan 42,44 persen wilayah DAS tersebut masuk kategori kritis.

Dari data yang sama, sekitar 67.300 hektare lahan kritis berada di luar kawasan hutan, sedangkan 9.712 hektare lainnya berada di dalam kawasan hutan.

Komposisi tersebut, menurut Saepul, menunjukkan bahwa persoalan kerusakan lahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan. Penanganan juga perlu menyasar kawasan di luar hutan, terutama wilayah yang berperan sebagai daerah tangkapan air.

Kondisi ini menjadi alasan penting untuk mempertemukan kajian Patanjala dengan analisis risiko bencana dalam dokumen RPB. Perlindungan mata air dan kawasan resapan dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko banjir, longsor, maupun kekeringan.

“Ini relevan dengan kajian risiko bencana di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Selain menyoroti kondisi lingkungan, Saepul meminta penyusunan kajian ancaman bencana dilakukan berdasarkan wilayah DAS atau sub-DAS, bukan semata-mata mengikuti batas administratif kecamatan.

Kabupaten Sukabumi memiliki sejumlah DAS, di antaranya Cimandiri, Cisolok, Cikaso, dan Ciletuh. Menurutnya, pendekatan berbasis DAS diperlukan karena perubahan kondisi lingkungan di wilayah hulu dapat berdampak terhadap wilayah hilir yang berada di administrasi berbeda.

DAS Cimandiri menjadi salah satu contoh. Wilayah aliran sungai tersebut melintasi lima wilayah administrasi sehingga penanganan risiko bencananya membutuhkan koordinasi lintas wilayah.

Jika perencanaan hanya berpatokan pada batas kecamatan, hubungan antara kerusakan lingkungan di hulu dan dampak bencana di hilir berisiko tidak tertangani secara utuh.

“Saya minta penyusunan RPB mengkaji dalam skala DAS,” tegasnya.

Saepul juga menyoroti belum eksplisitnya hubungan antara hasil kajian Patanjala dan dokumen penanggulangan bencana daerah.

Padahal, Perda Nomor 10 Tahun 2025 telah mengatur keterlibatan perangkat daerah yang menangani urusan kebencanaan dalam Tim Fasilitasi Patanjala melalui Pasal 17 huruf g. Sementara Pasal 18 huruf j mengarahkan hasil kegiatan Patanjala menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta penetapan areal preservasi.

Menurut Saepul, hasil kajian tersebut perlu dihubungkan secara lebih jelas dengan penyusunan RPB agar pengetahuan mengenai sumber air, batas DAS, dan kawasan tangkapan air dapat dimanfaatkan dalam pemetaan risiko bencana.

Ia menilai persoalan Kabupaten Sukabumi bukan semata-mata ketiadaan dokumen perencanaan. Bencana yang terjadi pada 3 Desember 2024 serta 6 dan 7 Maret 2025, dengan dampak berat yang disebut terjadi di Kecamatan Palabuhanratu dan Simpenan, menjadi pengingat bahwa keberadaan dokumen perlu diikuti langkah nyata di lapangan.

“Melainkan jembatan antara dokumen dan tindakan di tingkat DAS. Patanjala relevan justru karena satuan kerjanya DAS dan pelakunya adalah warga hulu,” lanjutnya.

Patanjala merupakan pengetahuan tradisional Sunda yang antara lain mempelajari mata air, daerah tangkapan air, serta kondisi lingkungan berdasarkan satuan DAS. Kajian tersebut juga memperhatikan perubahan musim dan dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk memahami kondisi wilayah.

Saepul turut menjelaskan konsep napa’an balahi dalam pengetahuan tradisional Patanjala, yang mencakup tiga tahapan, yakni ngariksa sebagai evaluasi batin, ngareksa sebagai evaluasi lahiriah atau material, serta ngaraksa sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bagi Saepul, pengetahuan tersebut dapat menjadi pelengkap pendekatan teknis kebencanaan, khususnya dalam membaca perubahan lingkungan, mengenali potensi ancaman, dan mendukung pemulihan setelah bencana.

Ia juga mendorong agar pangauban, yakni kelembagaan pewaris Patanjala, dipertimbangkan sebagai bagian dari unsur masyarakat dalam kajian kapasitas penanggulangan bencana.

Dengan pendekatan tersebut, warga yang memahami kondisi lingkungan setempat tidak hanya diposisikan sebagai kelompok yang terdampak bencana, tetapi juga dapat dilibatkan sebagai sumber pengetahuan dan mitra dalam upaya mitigasi.

Untuk memperkuat penerapan Perda Patanjala, Saepul menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pertama, memasukkan Perda Nomor 10 Tahun 2025 sebagai bagian dari landasan hukum RPB Kabupaten Sukabumi 2025–2029. Kedua, memastikan BPBD terlibat aktif dalam Tim Fasilitasi Patanjala.

Ketiga, mendorong penyusunan peraturan bupati sebagai aturan pelaksana perda sebelum 21 November 2027. Keempat, menetapkan satu lokasi percontohan kajian Patanjala pada sub-DAS berisiko tinggi dengan mengacu pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Hasil kajian percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam peninjauan RPB setiap dua tahun.

Saepul juga meminta agar dua persoalan utama dimasukkan secara eksplisit ke dalam isu strategis RPB, yakni belum terintegrasinya pengetahuan tradisional dalam perlindungan kawasan sumber air dengan perencanaan kebencanaan serta masih luasnya lahan kritis di luar kawasan hutan.

Menurutnya, integrasi tersebut dapat memperkuat strategi penanggulangan bencana melalui perpaduan kajian ilmiah, perlindungan ekosistem, dan pengetahuan masyarakat lokal.

Dengan demikian, penyusunan RPB Kabupaten Sukabumi 2025–2029 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi mampu menjadi pedoman tindakan nyata untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber air di wilayah hulu hingga hilir.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *