Beranda / News / MUI dan DPRD Sukabumi Soroti Padepokan Al Baathin Al Waliyy, Dua Orang Jadi Tersangka

MUI dan DPRD Sukabumi Soroti Padepokan Al Baathin Al Waliyy, Dua Orang Jadi Tersangka

SUKABUMI – Kasus video viral perkelahian di Padepokan Al Baathin Al Waliyy Indonesia Cabang Sukabumi, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menuai perhatian tokoh agama dan kalangan legislatif. Mereka meminta agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait pembinaan keagamaan, pemahaman ajaran tasawuf, serta pengawasan terhadap aktivitas lembaga keagamaan.

Peristiwa yang terjadi pada 21 Oktober 2026 di Kampung Ciheas RT 10/03, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, itu kini ditangani Satreskrim Polres Sukabumi. Polisi telah menetapkan dua orang berinisial JMI alias Tabil Jalil dan AY alias Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang videonya beredar di media sosial.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciracap, KH Busro Al Karim, turut memberikan pandangan mengenai praktik keagamaan yang dikaitkan dengan aktivitas padepokan tersebut. Ia menjelaskan bahwa istilah yang beredar, termasuk tarekat dan ilmu laduni, memiliki pembahasan tersendiri dalam tradisi keilmuan Islam.

Menurut Busro, ilmu laduni dikenal dalam khazanah Islam sebagai hikmah atau pengetahuan yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Namun, ia mengingatkan agar klaim penguasaan ilmu tertentu tidak diterima begitu saja tanpa pemahaman agama yang memadai dan penjelasan mengenai dasar pengamalannya.

“Dalam ilmu tarekat, seseorang tidak bisa mengamalkan ilmu secara sembarangan. Harus melalui proses pentalkinan dan pembaiatan oleh seorang mursyid yang mukamil,” ujar pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (27/10/2026).

Ia mengibaratkan proses mendalami tarekat seperti mengarungi lautan yang membutuhkan perahu seimbang dan nakhoda yang tepat. Menurutnya, bimbingan guru menjadi bagian penting dalam tradisi tersebut agar seseorang tidak kehilangan arah dalam menjalankan amalan.

Busro juga mengingatkan umat Islam agar memahami ajaran tasawuf dalam koridor syariat. Ia menilai praktik keagamaan yang berkaitan dengan wirid dan amalan khusus perlu dijelaskan secara benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Terkait istilah seperti “password” atau “rapat” yang disebut dalam pembahasan amalan padepokan, Busro meminta masyarakat bersikap cermat dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu tanpa memahami konteks serta penjelasan yang utuh.

DPRD Minta Pembinaan dan Pengawasan Diperkuat

Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dadang Hermawan. Ia menilai peristiwa di Ciracap harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Pajampangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemahaman keagamaan dan kehidupan sosial.

Di sela kegiatan Musyawarah Ranting (Musran) PKB Kecamatan Ciemas dan Ciracap, Dadang menegaskan bahwa pengamalan ilmu agama semestinya tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau memicu pertikaian.

Menurutnya, pemahaman keagamaan perlu berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar praktik keagamaan tidak dijadikan sarana untuk mencari keuntungan secara tidak semestinya. Setiap aktivitas yang mengatasnamakan ajaran agama, menurutnya, perlu mengedepankan keterbukaan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Dadang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT atau hablum minallah serta hubungan antarmanusia atau hablum minannas. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Minta Legalitas dan Aktivitas Lembaga Diperjelas

Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Dadang mendorong pemerintah daerah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait terhadap lembaga atau padepokan keagamaan.

Ia menilai kejelasan identitas kelembagaan, perizinan sesuai ketentuan, serta transparansi kegiatan perlu menjadi perhatian. Selain itu, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang memadai mengenai aktivitas lembaga yang berada di lingkungan mereka.

Dadang juga mengingatkan bahwa pembinaan tidak semestinya hanya berorientasi pada aspek administratif. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kegiatan keagamaan berlangsung secara tertib, menghormati hak orang lain, dan tidak menimbulkan keresahan sosial.

Menurutnya, keberadaan lembaga keagamaan seharusnya memberikan kontribusi positif melalui pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan kehidupan bermasyarakat.

Polisi Tetapkan Dua Tersangka

Sementara itu, Polres Sukabumi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara perkelahian di Padepokan Al Baathin Al Waliyy Indonesia Cabang Sukabumi, Kecamatan Ciracap.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana, mengatakan penanganan perkara kini berada di Satreskrim Polres Sukabumi setelah menerima pelimpahan laporan polisi dari Polsek Ciracap.

Dudi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak yang bersangkutan mengakui keterlibatan dalam peristiwa yang terekam dalam video dan beredar di media sosial tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan saat ini, apa yang terjadi dalam video yang kita lihat di media sosial beberapa waktu lalu, diakui oleh yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Dudi kepada awak media, Selasa (27/10/2026).

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, sorotan dari tokoh agama dan anggota DPRD menambah perhatian terhadap pentingnya pembinaan, transparansi, serta pengawasan aktivitas lembaga keagamaan agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum dan kehidupan sosial masyarakat.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *